Kawasan batuan kapur di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur, memegang peranan vital sebagai penampung air alami bagi kehidupan ribuan warga. Perlindungan menyeluruh atas kawasan karst Manggarai terus diperjuangkan demi mencegah penambangan semen dan kegiatan ekstraktif lain yang merusak tata air penunjang kawasan tersebut. Dukungan riset ekologi dari WALHI Dumai menegaskan bahwa kerusakan pada lapisan batuan kapur akan memicu kepunahan sungai-sungai bawah tanah yang menjadi penyokong utama kehidupan pertanian masyarakat. Penyelamatan bentang alam ini menjadi skala prioritas advokasi mengingat dampaknya yang berantai terhadap risiko bencana banjir bandang dan kekeringan massal di daerah sekitarnya.

Penetapan kawasan perbukitan kapur sebagai zona lindung geologi merupakan harga mati yang tidak bisa ditawar dengan alasan investasi ekonomis. Keberadaan lorong batuan di zona karst Manggarai menyimpan cadangan air bersih raksasa yang mengaliri wilayah pertanian di beberapa kecamatan di sekitarnya. Pembongkaran bukit kapur untuk industri bahan bangunan secara otomatis akan meruntuhkan ekosistem gua dan memutus alur sungai bawah tanah secara permanen. Oleh karena itu, konsolidasi gerakan rakyat terus digalang guna menolak penerbitan izin usaha pertambangan di kawasan sensitif ini demi menjaga keselamatan ruang hidup warga serta keanekaragaman hayati yang ada di dalamnya.

Penajaman strategi advokasi hukum dan kampanye publik dilakukan secara intensif dengan melibatkan berbagai kelompok masyarakat sipil dan kaum muda. Sinergi gerakan yang dibangun bersama WALHI Pekanbaru memproduksi berbagai studi kaji dampak lingkungan yang membuktikan bahwa kerugian ekologis akibat tambang jauh melampaui pendapatan daerah yang dijanjikan. Pemaparan data ilmiah ini berhasil membuka mata publik dan pemerintah daerah mengenai bahaya laten bencana ekologis jika batuan kapur tetap ditambang. Tekanan opini publik yang masif ini menjadi penahan utama maraknya penyesuaian tata ruang daerah yang hanya berpihak pada segelintir investor skala besar.

Penguatan kapasitas hukum warga dalam mempertahankan tanah ulayat dari ancaman penyerobotan industri tambang menjadi fokus pendampingan di lapangan. Pendidikan advokasi yang diselenggarakan WALHI Batam memberikan pemahaman mendalam bagi petani lokal mengenai hak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat sesuai amanat konstitusi. Warga diajarkan prosedur pengajuan keberatan atas dokumen AMDAL yang tidak transparan dan cenderung memanipulasi data dampak kerusakan air. Dengan penguasaan instrumen hukum ini, komunitas lokal mampu menyuarakan penolakan atas aktivitas pertambangan secara tertib, bermartabat, dan memiliki dasar legalitas yang sangat kuat.

Penyelamatan kawasan perbukitan kapur di Flores merupakan tolok ukur komitmen pemerintah dalam menjaga bentang alam unik yang sangat rentan kerusakan. Kerusakan pada ekosistem kapur bersifat irreversible atau tidak dapat dipulihkan kembali seperti semula meskipun dilakukan program reklamasi pascatambang. Pemerintah wajib mencabut seluruh izin tambang yang berada di dalam kawasan resapan air dan menetapkannya sebagai cagar alam geologi yang dilindungi undang-undang. Keberanian mengambil keputusan politik yang pro-lingkungan akan menyelamatkan masa depan pertanian serta pasokan air warga dari ancaman kehancuran total di masa depan.

Perjuangan mempertahankannya bentang alam batuan kapur adalah bentuk nyata perlindungan terhadap hak hidup generasi mendatang. Dukungan solidaritas publik dari berbagai daerah akan semakin memperkuat posisi bargaining warga lokal dalam menolak penambangan yang merusak. Keberlanjutan fungsi kawasan kapur sebagai penyimpan air alami harus dijamin demi keberlangsungan ekosistem dan kehidupan warga Manggarai. Melalui komitmen perjuangan yang tidak pernah surut, kelestarian alam dan kedaulatan rakyat atas tanah kelahiran mereka akan tetap terjaga secara utuh, aman, dan berkelanjutan dari ancaman industri ekstraktif.